Contoh Peran Partai Politik Dalam Lingkungan Masyarakat

Sep 25, 2021 by admin
Contoh-Peran-Partai-Politik-Dalam-Lingkungan-Masyarakat

Definisi partai politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat kebangsaan, yang juga dibentuk secara sukarela oleh beberapa golongan warga negara Indonesia atas dasar kemauan atau usaha yang sama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik Anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menjunjung tinggi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Contoh-Peran-Partai-Politik-Dalam-Lingkungan-Masyarakat

Secara umum, partai politik adalah organisasi yang diselenggarakan secara tertib dan mantap, dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela, dengan kemauan, aspirasi, dan kesamaan ideologi tertentu, serta berupaya mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, untuk menjadikan ini sebagai alternatif dari arahan atau program yang mereka buat.

Tujuan partai politik

Menurut Surbakti, fungsi utama parpol adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan agar dapat melaksanakan program berdasarkan ideologi tertentu. Namun dari sini, parpol juga dapat menjalankan sejumlah fungsi lainnya. Fungsi selanjutnya adalah sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, integrasi kepentingan, komunikator politik, pengendalian konflik dan kontrol politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 10 dalam Saputra (2015: 175), tujuan partai politik khususnya:

  1. Meningkatkan partisipasi politik anggota atau masyarakat dalam melakukan kegiatan politik dan pemerintahan.
  2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  3. Membangun sikap dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi partai politik

Partai politik berperan sebagai sarana:

A. Partai politik sebagai usulan komunikasi politik

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah. Partai politik bertugas di sini untuk mengambil, mengumpulkan (memproses atau menyalurkan) upaya politik masyarakat saat merumuskan dan menentukan kebijakan.

Misalnya: Di lingkungan sekolah, OSIS diibaratkan sebagai partai politik. Ketika ada aspirasi atau masalah yang ditanyakan kepada siswa, seperti memperbaiki fasilitas sekolah. Saat itu, terjadi interaksi antara siswa dan OSIS yang membahas minimnya fasilitas sekolah. Selain itu OSIS ini akan menyampaikan aspirasi / tuntutan siswa kepada sekolah. Interaksi antara siswa (masyarakat), OSIS (partai politik) dan sekolah (pemerintah) merupakan suatu komunikasi. OSIS sebagai sarana komunikasi antara siswa dengan sekolah. Dalam kehidupan politik suatu negara sampel, dapat dibandingkan dengan komunitas pelajar, OSIS adalah partai politik dan pejabat sekolah adalah pemerintah.

B. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam sosialisasi politik, sikap dan juga orientasi politik dilakukan terkait dengan fenomena politik yang dialami di suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang sering dilakukan di depan umum oleh partai politik terdiri dari pengenalan program-program partai. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memberikan suara yang benar pada parpol dalam pemilihan umum.

Contoh: Penyampaian program politik parpol pada acara kampanye pemilu sebelum hari pemilu. Inilah salah satu fungsi Papol sebagai sarana sosialisasi politik.

C. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah proses memilih dan menunjuk seseorang atau kelompok untuk menjalankan berbagai peran dalam sistem politik atau pemerintahan. Atau dapat juga dikatakan bahwa proses pemilihan dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk mengambil satu atau lebih jabatan politik dan mewakili partai politik di suatu daerah tertentu. Rekrutmen politik ini digunakan untuk mencari orang-orang yang berbakat atau berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Konsep partai politik

Partai politik dalam konsep sistem kepartaian menurut Amalia (2013: 147-151) dibagi menjadi tiga bagian:

A. Sistem kepartaian didasarkan pada jumlah partai politik

Menurut Maurice Duverger, pendekatan sistem kepartaian didasarkan pada jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai (dua partai), dan satu partai multi partai yang didominasi di parlemen. Bentuk sistem satu partai meliputi partai tunggal totaliter, otoriter atau dominan. Dalam sistem satu partai totaliter, terdapat satu partai yang mengontrol pemerintah dan militer. Memang ada semua aspek kehidupan masyarakat. Partai totaliter tunggal ini biasanya merupakan partai doktrinal dan diterapkan di negara komunis dan fasis.

Kedua, sistem 2 partai, seperti namanya, adalah sistem kepartaian di mana dua partai utama ikut serta dalam pemilihan umum. Partai kecil hanya akan berdampak jika suara kedua partai besar itu sangat sedikit berbeda dalam pemilu. Ada pembagian kerja yang sangat jelas dalam sistem ini: partai yang memenangkan pemilu menjadi partai yang berkuasa, dan partai yang kalah dalam pemilu menjadi oposisi yang setia terhadap kebijakan pemerintah. Awalnya, tidak banyak perbedaan dalam prinsip atau tujuan kebijakan antara salah satu pihak. Perbedaannya hanya pada fokus dan juga pada solusi suatu masalah. Sistem ini juga biasanya menggunakan sistem pemilihan distrik, yaitu 1 kursi per daerah pemilihan, dan kandidat memilih untuk tidak memiliki gambar partai.

Ketiga, sistem multi partai, seperti namanya, merupakan sistem yang terdiri dari lebih dari dua partai politik yang dominan. Menurut Maurice Duverger, sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk. Dalam sistem yang satu ini, hampir tidak ada partai yang memenangkan pemilu absolut. Oleh karena itu, koalisi untuk memperkuat pemerintahan sangatlah penting. Namun, ini berarti dukungan koalisi dapat ditarik kapan saja. Lebih jauh, dalam sistem ini tidak ada kejelasan tentang posisi partai oposisi, karena partai oposisi bisa menjadi bagian dari pemerintahan kapan saja. Sistem ini menggunakan sistem elektoral dengan representasi proporsional atau proporsional, yang menawarkan peluang luas bagi tumbuhnya partai dan kelompok baru.

B. Sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologis

Giovani Sartori pada umumnya membagi sistem kepartaian menjadi tiga kelompok berdasarkan jarak ideologis. Pertama, sistem kepartaian adalah pluralisme sederhana. Dalam sistem yang satu ini tidak terdapat perbedaan ideologis antara parpol lain, meskipun jumlah parpolnya lebih dari 2. Kedua, sistem pluralisme moderat. Dalam sistem ini memang terdapat perbedaan ideologi antar parpol yang ada, namun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh sehingga masih memungkinkan untuk dicapai kesepakatan. Persamaan antara kedua sistem kepartaian di atas adalah perilaku partai politik masih mengarah pada integrasi nasional dan bukan pada perpecahan. Ketiga, sistem pluralisme ekstrim. Dalam sistem ini terdapat beberapa perbedaan ideologis yang sangat tajam antara partai politik yang ada.

C. Sistem kepartaian berdasarkan formasi pemerintahan

Sistem kepartaian berdasarkan pembentukan pemerintahan dapat dibedakan setelah Dahl atau Rokkan atas dasar pola oposisi sebuah partai. Menurut Dahl, sistem kepartaian yang didasarkan pada pola oposisi partai dapat dibagi menjadi empat kelompok. Pertama, persaingan. Kedua, bekerja sama dan bersaing. Ketiga, bergabung atau bersaing. Keempat, integrasi yang erat.

Kewajiban partai politik

Tugas internal partai politik mana pun ditentukan sampai batas tertentu oleh kekuatan di luar partai politik, seperti sistem pemilu, budaya politik, dan supremasi hukum. Proses politik internal partai seperti kepribadian pemimpin dan staf, landasan ideologis, sejarah partai, dan budaya politik domestik dipandang lebih berpengaruh untuk fungsi internal. Jika suatu partai politik menghendaki maka prinsip demokrasi elektoral diterapkan di dalam partai, misalnya contoh perilaku budaya politik peserta.

Misalnya, Anda dapat mempraktikkan informasi internal dan proses konsultasi, aturan dan struktur internal (formal atau informal) untuk organisasi dan proses pengambilan keputusan di dalam partai, serta transparansi dalam cara partai berfungsi di semua tingkatan. Anggota partai juga dapat memainkan peran yang lebih formal dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pemilihan pimpinan internal atau dalam memilih calon partai pada pemilihan mendatang. Banyak pihak juga aktif bekerja memberdayakan kelompok-kelompok yang secara tradisional kurang terwakili di partainya, seperti contoh kehidupan bangsa yang terpelajar.

Contoh peran partai politik dalam masyarakat

  1. Izinkan pemerintahan parlementer untuk bekerja
  2. Partai politik merumuskan kebijakan publik
  3. Partai politik membentuk opini publik
  4. Partai politik menjamin stabilitas politik
  5. Dukungan dalam merekrut manajer
  6. Berpartisipasi dalam pemilihan umum
  7. untuk membuat Hukum atau aturan
  8. Para pihak membentuk dan mengarahkan pemerintah
  9. Peran oposisi
  10. Membentuk opini publik
  11. Akses ke mesin negara dan sistem sosial

Baca Juga: