Sistem parlementer: definisi, ciri, contoh dan kekuatan

Pahami sistem parlementer

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana anggota parlemen memegang peranan penting dalam suatu negara. Parlemen adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum.

Dalam sistem parlementer terdapat dua pemimpin yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden / Raja sebagai kepala negara. Parlemen memiliki kekuasaan untuk memberhentikan atau menjatuhkan perdana menteri.

Dalam sistem ini lebih berfungsi sebagai sistem kenegaraan, namun tidak terlalu mengganggu sistem pemerintahan. Namun, ini tidak berarti bahwa parlemen dapat membubarkan parlemen secara sembarangan karena parlemen dapat memaksakan para pemimpinnya.

Fitur sistem parlementer

Berikut adalah properti dari sistem parameter, yaitu:

Presiden sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Dalam sistem parlementer, presiden sebagai kepala negara hanya berfungsi sebagai kepala negara yang mengawasi jalannya pemerintahan tanpa kewenangan apapun. Hukum dan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada pada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang

Dewan Pengurus bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diperlukan dari badan legislatif (parlemen). Pelaporan dan semua kewenangan pengambilan keputusan harus dilakukan terlebih dahulu melalui undang-undang. Jika hal yang akan dilaksanakan tidak disetujui oleh legislatif, maka harus dilakukan sesuai dengan perintah DPR.

Eksekutif dapat ditarik kembali oleh badan legislatif

Pejabat, menteri, dan presiden tidak memiliki wewenang atas gelar. Dapat diartikan bahwa jabatan ini dapat dengan mudah dipindahkan atau dibatalkan hanya dengan keputusan Majelis Parlemen untuk bertindak sebagai organ legislatif.

Hak istimewa Perdana Menteri

Hak prerogatif perdana menteri adalah hak istimewa perdana menteri dalam kaitannya dengan hukum dan peraturan di luar badan pemerintah. Dalam sistem parlementer, perdana menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri atau menteri yang mengelola departemen dan non-departemen.

Eksekutif ditunjuk oleh badan legislatif

Para eksekutif mendukung pekerjaan Presiden dalam komite eksekutif yang diangkat berdasarkan keputusan legislatif. Otoritas parlemen harus menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk memegang posisi di Dewan Direktur Presiden. Presiden sendiri dipilih berdasarkan pemilihan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara itu.

Menteri yang bertanggung jawab atas legislasi

Kebijakan seorang menteri perlu ditentukan selain izin dari legislatif untuk memperhatikan badan legislatif. Ini terkadang menciptakan semacam celah kekuatan. Power gap yang disebutkan di sini merupakan penurunan kinerja kedua institusi tersebut. Bahkan bisa melampaui pemungutan suara dan saling memberi tanggung jawab. Akibatnya, masyarakat mengambil risiko dengan menunggu lama untuk keputusan kedua mereka
Lihat juga: √ bandwidth
Kekuatan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer

Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer yaitu:

manfaat

Harmoni antara pemimpin dan legislator

Di Parlemen untuk Pemerintahan, terdapat harmoni dan kerja sama yang erat antara eksekutif legislatif. Sebagai menteri dari partai yang berkuasa atau partai yang mendapatkan dukungan mayoritas legislatif, mereka memiliki sedikit kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan persetujuan dari badan legislatif untuk memasukkan kebijakan dan program pemerintah. Jadi, ada sedikit konfrontasi antara eksekutif dan legislator.
Bertanggung jawab dan bersih

Meskipun Dewan Menteri secara keseluruhan bertanggung jawab kepada legislatif, setiap menteri juga secara individu bertanggung jawab atas kelalaian dan komite masing-masing. Sadar mereka berusaha untuk tetap bersih. Oposisi yang merupakan pengawas pemerintah akan mengungkap pemerintahan yang korup atau tidak efisien.
Pemerintahan Rakyat

Anggota parlemen diakui sebagai pemerintahan adat karena anggota legislatif sebagai wakil rakyat memenangkan DPR atas persoalan rakyat. Selain itu, parpol mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat pemilu. Pemerintah sangat dipengaruhi oleh opini publik, seperti perbedaan sistem pemerintahan antara presiden dan parlemen.
Pengambilan keputusan yang cepat

Lord Bryce memuji pemerintah parlementer atas kemampuannya membuat keputusan cepat. Jika partai yang berkuasa memiliki mayoritas

LIHAT JUGA :

https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/
https://ruangseni.com/
https://www.kakakpintar.id/
https://www.belajarbahasainggrisku.id/
https://duniapendidikan.co.id/
https://pengajar.co.id/
https://ppidkabbekasi.id/
https://appbrain.co.id/
https://nomorcallcenter.id/
https://callcenters.id/