Tugas BPUPKI Berdasarkan Sidang

Feb 11, 2021 by admin
Tugas-BPUPKI-Berdasarkan-Sidang

Arti BPUPKI adalah

BPUPKI dan lembaga penyidik ​​untuk upaya persiapan kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang. Badan ini dibentuk untuk didukung oleh bangsa Indonesia agar dapat membantu bangsa Jepang melalui janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

 

Tugas-BPUPKI-Berdasarkan-Sidang

Berikut Ini Telah Kami Kumpulkan Yang Bersumber Dari Laman https://memphisthemusical.com/ Yang Akhirnya Saya Tuliskan Disini.

 

Badan ini juga dipimpin oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat serta perwakilannya Ichibangase Yoshio dan Raden Pandji Soeroso. Badan ini memiliki 67 anggota. BPUPKI juga bertugas mempelajari atau menyelidiki masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek ekonomi politik, pemerintahan, dan masalah lain yang diperlukan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.
Tidak lama kemudian, BPUPKI juga dibubarkan dan dibentuk badan baru untuk menggantikan BPUPKI. Badan yaitu PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan jumlah anggota 21 orang, ketuanya Ir. Soekarno, wakilnya Dr. M. Hatta dan Bapak Ahmad Soebardjo sebagai konsultan PPKI. Anggota PPKI dipilih untuk mewakili berbagai suku bangsa yang akan mewakili Indonesia antara lain: 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil, 1 orang dari Maluku dan terakhir 1 orang etnis. kelompok orang Tionghoa.

Sejarah berdirinya BPUPKI

Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau diucapkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah badan yang juga didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 pada acara ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini juga didirikan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang juga akan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga memiliki 63 anggota yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Hibangase Yosio atau R.P. Soeroso.

Sejarah resmi berdirinya BPUPKI tertuang dalam Deklarasi Gunseikan No. 23, tanggal 29 Mei 1945, yang dilatarbelakangi oleh pembuatan Deklarasi No. 23, yang disebabkan oleh posisi fasisme Jepang yang sudah sangat banyak terancam. Padahal, kebijakan pemerintah Jepang melalui pembentukan BPUPKI bukanlah murni keramahan, melainkan Jepang hanya ingin egois dulu. Jepang ingin mempertahankan sisa kekuatannya dengan menaklukkan hati rakyat Indonesia, dan kedua; dapat mengejar kebijakan kolonial.

Selain anggota BPUPKI, akan dibentuk badan administrasi yang beranggotakan 60 orang. Badan administrasi ini juga dikelola oleh R.P. Soeroso yang dipimpin oleh perwakilan dari Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (Jepang).

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang juga membubarkan BPUPKI dan juga akan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai) beranggotakan 21 orang untuk mencerminkan representasi etnis [1], yang terdiri dari 12 orang dari Jawa dan 3 Orang Terdiri dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari China.

Pada tahun 1944 Saipan juga jatuh ke tangan Sekutu. Dengan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, yang juga berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sekutu. Dalam situasi kritis pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada, Kepala Pemerintahan Jepang Jawa, mengumumkan pembentukan sebuah badan investigasi. Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pengangkatan dewan ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945.

Tugas BPUPKI berdasarkan sidang

Adapun tugas membahas dasar-dasar negara yaitu:

  1. Setelah upaya pertama, BPUPKI juga akan istirahat selama 1 bulan
  2. Tugasnya adalah membentuk komite kecil (Komite 8), yang bertanggung jawab menerima saran dan ide dari anggota
  3. Ditugaskan untuk membantu Komite 9 bersama dengan panitia kecil
  4. Panita 9 akan membuat Jakarta Charter atau Jakarta Charter

Tujuan BPUPKI

Dengan tujuan merebut simpati rakyat Indonesia agar dapat membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan membuat ikrar kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan dimana kebijakan kolonialnya ditetapkan pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuannya agar dapat mempelajari hal tersebut dan juga mengkaji hal-hal penting terkait pembentukan Negara Indonesia Merdeka dan menyiapkan hal-hal penting terkait dengan pemerintahan yang merdeka. Indonesia.

Sesi BPUPKI

Sesi pertama

Rapat pertama BPUPKI akan berlangsung di satu gedung, yaitu Gedung Chuo Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan gedung Pancasila. Pertemuan pertama dibuka pada 28 Mei 1945 dan dimulai pada keesokan harinya, 29 Mei 1945 yang juga mengangkat topik Dasar Negara. Kemudian pada pertemuan pertama itu ada 3 orang yang akan memberikan pendapat berdasarkan negara yaitu Bapak. Muhammad Yamin, Prof. DR. Herr. Soepomo dan Ir. Soekarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin mendeklarasikan 5 prinsip dari berdirinya negara, yaitu:

  1. Kebangsaan peri
  2. Peri umat manusia
  3. Dewa peri
  4. Peri rakyat
  5. Kesejahteraan rakyat

kemudian 2 hari kemudian, Prof. Dr.Mr. Soepomo mengusulkan Yayasan Negara Indonesia pada 31 Mei 1945, yaitu:

  1. satuan
  2. Konsensus dan demokrasi
  3. Keadilan sosial
  4. hubungan
  5. diskusi

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno pun mengemukakan 5 Harapan Negara, yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila.

  1. Kewarganegaraan Indonesia
  2. Internasionalisme dan kemanusiaan
  3. Konsensus atau demokrasi
  4. kepedulian sosial
  5. Percaya pada satu-satunya Tuhan

Menurut Ir. Soekarno, kelima prinsip tersebut masih bisa ditekankan menjadi Ekasila atau Trisila. Juga, kelima prinsip tersebut disebut pancasila dalam urutan yang berbeda. Kemudian pembentukan regulasi tersebut menjadi ajang perdebatan antar peserta yang juga hadir dalam rapat BPUPKI. Pengenalan aturan Islam di Indonesia baru dibahas dalam debat ini.

Rapat pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 dan tidak menghasilkan keputusan akhir tentang pembentukan negara Indonesia merdeka hingga jeda satu bulan juga diambil.
Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI juga membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang sering disebut dengan Komite 9. Anggota panitia yang beranggotakan sembilan orang yaitu:

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moch. Hatta
  3. Bapak Achmad Soebardjo
  4. Tuan Muhammad Yamin
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdul Kahar Muzakir
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso
  8. H. Agus Salim
  9. Tuan A A. Maramis

Setelah berkonsultasi dengan Panitia Sembilan, mereka membuat rumusan yang menjelaskan tujuan mendirikan Indonesia merdeka. Oleh Pak Muhammad Yamin rumus ini sering disebut dengan Jakarta Charter atau Jakarta Charter. Rumusan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

 

  1. Dewa dengan kewajiban menjalankan hukum Islam bagi pengikutnya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kebijaksanaan dipandu oleh kebijaksanaan dalam konsultasi perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pertemuan kedua BPUPKI

Rapat kedua BPUPKI akan berlangsung pada tanggal 10 dan 17 Juli 1945 dengan topik pembahasan yaitu bentuk pemerintahan, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang, ekonomi atau keuangan, bela negara, pendidikan dan pengajaran. Panitia yang beranggotakan 19 orang juga dibentuk pada pertemuan kedua ini untuk membahas RUU yang diketuai oleh Ir. Soekarno sendiri, temanku. Jangan lupa juga untuk membentuk Panitia Pertahanan Dalam Negeri yang juga diketuai oleh Abikoesno jokrosoejoso, dan Komite Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Much. Hatta.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, ditentukan wilayah Indonesia Merdeka. Daerah ini juga pada awalnya akan mencakup Hindia Belanda serta Malaya, Kalimantan Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Redaksi UUD kembali membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu:

  1. Ujian. DR. Pak Soepomo
  2. Tuan Wongsonegoro
  3. Bapak Achmad Soebardjo
  4. Tuan A A. Maramis
  5. Tuan R.P. datang
  6. H. Agus Salim
  7. DR. Soekiman

Sidang kedua terhadap BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 atas laporan dari Panitia Redaksi UUD Ir. Soekarno juga akan melaporkan 3 hasil yaitu sebagai berikut:

  • Deklarasi Kemerdekaan Indonesia
  • Pembukaan Konstitusi
  • Tubuh konstitusi

Lihat Juga: Alight Motion Pro